Obsat ke-185: Komersialisasi Tambang vs Masa Depan Hutan Indonesia

  4. 24 nyawa tewas di lubang tambang Kalimantan Timur, 15 nyawa warga melayang dilubang dan kawasan eks tmabang Samarinda, 14 di antara korban adalah usia anak-anak, 5 bulan ini sudah enam nyawa melayang akibat lubang tambang dan eks tambang. tiga di antaranya adalah anak-anak.

  6. Selain pemerintah, perusahaan tambang, bank-bank yang membiayai tambang besar pun memiliki tanggung jawab atas kerusakan dan krisis moral yang disisakan.

  7. 44 persen daratan di Indonesia telah diberikan pada pertambangan. Yang mana hal ini telah merengut lingkungan hidup.

  9. Tak sempat datang ke venue #Obsat ke-185: Komersialisasi Tambang vs Masa Depan Hutan Indonesia? Anda bisa menonton #LiveStream di kanal berikut.

  11. Alam bukan culture. Alam adalah nature yang secara alami ada dan harus dirawat. Maka ketika berbicara mengenai kerusakan, kesadaran adalah hal yang penting.

  12. Jadi, baik perusahaan maupun pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kelestarian lingkungan.

  13. Mengenai penambangan, pemerintah telah mengatur mulai dari hulu atau perencanaan hingga hal-hal yang menyertainya.

  14. Karena lingkungan memiliki daya dukung dan daya tampung yang mana apabila suatu lingkungan sudah tidak memenuhi daya dukung dan daya tampung seharusnya tidak diberikan izin untuk menambang di daerah tersebut.

  15. Perusahaan bukan satu-satunya yang dapat disalahkan atas perusakan lingkungan. Pihak-pihak yang memberikan izin pun harus lebih selektif.

  16. Memang tidak sedikit benda yang digunakan sehari-hari berasal dari tambang. Namun permasalahannya adalah bagaimana menambang tanpa harus merusak lingkungan hidup.

  21. Tak sempat datang ke venue #Obsat ke-185: Komersialisasi Tambang vs Masa Depan Hutan Indonesia? Anda bisa menonton #LiveStream di kanal berikut.

  22. Mengenai dampak sosial sendiri, Vivien dari KLHK menjelaskan bahwa hal tersebut sebenarnya sudah ditetapkan pula dari AMDAL.

  23. Selain itu, perlu juga diperhatikan konflik sosial, perkawinan anak, masalah penyakit, dan kekerasan seksual sebagai dampak tidak langsung dari perusakan lingkungan.

  25. Secara statistik daerah di mana terjadi krisis lingkungan memiliki tingkat pernikahan yang tinggi. Ini menjadi bukti bahwa perusakan lingkungan tidak hanya memengaruhi lingkungan itu sendiri tapi juga berpengaruh pada krisis sosial dan gender.

  26. KLHK memiliki wewenang untuk menghentikan sementara dan langsung penambang yang membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

  31. Dalam menyelesaikan masalah yang ada, KLHK berharap dapat bekerja sama dengan KPK untuk dapat menindak tidak hanya berasarkan jaminan reklamasi namun juga dari mana izin tersebut diturunkan. Karena pada praktiknya, menurut Vivien dari KLHK, tidak sedikit izin yang turun untuk daerah yang seharusnya tidak dijadikan daerah pertambangan.

  33. KLHK memiliki wewenang, tidak hanya mengawasi, tapi jug melakukan tuntutan apabila terdapat laporan perusakan lingkungan. Laporan tersebut didapat dari masyarakat yang dapat diadukan melalui beragam media. Salah satunya menggunakan aplikasi WhatsApp.

  35. Namun ketika perusahaan tambang mendapatkan jaminan reklamasi, bukan berarti perusahaan tersebut berhak memperlakukan lingkungan semaunya. Karena kegiatan usaha tambang harus sesuai dengan persyaratan di AMDAL.

  36. Setiap perusahaan tambang harus memiliki izin lingkungan yang berasal dari AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang isinya mengenai hal-hal yang harus dipenuhi saat dilingkungan, baru kemudian mendapatkan IUP dan jaminan reklamasi.

  37. Pembicara malam ini, Arie (@santozariego), Fade2Black, menjelaskan mengenai salah satu hal yang membanggakan dari Indonesia adalah Orang Utan. Di belahan dunia manapun, Orang Utan tetaplah Orang Utan. Namun demikian, saat ini habitat tempat tinggal Orang Utan semakin terbatas. Tidak hanya habitat, Orang Utan pun diburu.

  39. Tak sempat datang ke venue #Obsat ke-185: Komersialisasi Tambang vs Masa Depan Hutan Indonesia? Anda bisa menonton #LiveStream di kanal berikut.

  40. Berkolaborasi dengan Setapak, Obsat ke-185: Komersialisasi Tambang vs Masa Depan Hutan Indonesia antara lain akan membahas pelaksanaan reklamasi dan reforestasi yang buruk dan masih menjadi masalah bagi perhutanan dan pertambangan. Dengan komersialisasi tambang yang terjadi saat ini, bagaimana masa depan hutan Indonesia?

  42. Dengan dimoderatori oleh Iqbal Prakasa dari Beritagar.id, Obsat ke-185: Komersialisasi Tambang vs Masa Depan Hutan Indonesia, menghadirkan narasumber Rasio Ridho Sani (Dirjen Penegakan Hukum KLHK), Dian Patria (Koortim SDA Litbang KPK), Lies Marcoes-Natsir (Penulis & Pegiat Gender), Merah Johansyah (Koordinator JATAM Nasional), Arie (@santozariego) (Fade2Black), Jui Purwoto (@JuiPurwoto) (Stand Up Comedian)

  43. Banyaknya masalah besar bagi perhutanan dan pertambangan serta komersialisasi tambang yang terjadi saat ini, bagaimana masa depan hutan Indonesia?
    Banyaknya masalah besar bagi perhutanan dan pertambangan serta komersialisasi tambang yang terjadi saat ini, bagaimana masa depan hutan Indonesia?